You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kumpulkan Kontraktor, Basuki Ingin Percepat Lelang 2017
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Lelang 2017 Diminta Dipercepat

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan kontraktor di Ibukota. Tujuannya, mempercepat proses lelang tahun anggaran 2017. Diharapkan proses lelang sudah bisa dilakukan sejak akhir tahun ini.

Saya sampaikan penganggaran di DKI supaya tidak ada salah paham. Saya mau lelang sudah bisa dimulai tahun ini

"Saya sampaikan penganggaran di DKI supaya tidak ada salah paham. Saya mau lelang sudah bisa dimulai tahun ini. Jangan seperti anggaran tahun ini, belum ada yang kontrak sampai sekarang," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/8).

Basuki juga mengingatkan, pihaknya menerapkan transaksi non tunai. Bahkan pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi semua transaksi di Pemprov DKI Jakarta.

Lelang ERP Tak Ada Hambatan

"Jadi kami berhak meminta semua transaksi dari bank bapak loh, alirannya ke mana saja. Jangan kira saya tidak tau, makanya saya tangkap orang gampang. Kami monitor terus," ujarnya.

Basuki mengakui banyak kontraktor yang tidak mau berhubungan dengan pemerintah. Sebab sering kali mereka mendapatkan tekanan-tekanan. Namun hal itu tidak akan terjadi lagi ke depannya.

"Itu dulu, sekarang sudah berbeda, karena Jakarta ini akan jadi model seluruh Indonesia," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1168 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye938 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati